Hukum

TV ONLINE

    Warung Bebas TV Streaming

    Kamis, 13 Januari 2011

    TUGAS SEORANG JURNALIS

    Bekerja cepat dalam waktu singkat Dewan Pers sudah dapat mengumumkan hasil pemeriksaan silang terhadap empat wartawan dari Harian Umum Kompas, Harian Seputar Indonesia, Detikcom, dan Metro-TV. Hasilnya, keempat wartawan itu (namanya dirahasiakan, red) dinyatakan melanggar kode etik jurnalistik (KEJ).
    Kita membagi dua pelanggaran KEJ. 1. Pelanggaran berat dengan hukuman diberhentikan. 2. Pelanggaran ringan. Artinya, masih dapat meneruskan profesinya meski sanksi tetap diberi pada wartawan maupun medianya.
    Saya menilai wajar saja kalau muncul tanggapan yang pro dan kontra terkait upaya pembelaan diri dari wartawan Kompas, di mana ia tetap ngotot tak melakukan kesalahan. Apalagi, hukum kita sebagaimana tercantum dalam KEJ; insan pers wajib mengedepankan asas praduga tak bersalah (Pasal-3).
    Jadi, kalau ada pihak yang menilai putusan Dewan Pers sangat berat karena memvonis keempat jurnalis yang bekerja di media papan atas itu melakukan pelanggaran KEJ dan mengusulkan kepada pimpinan medianya untuk diberhentikan, hal itu menurut saya wajar tentu bila ‘’terbukti’’ melakukan pelanggaran Pasal 6 KEJ.
    Lantas, apa bunyi Pasal 6 KEJ? Di situ disebutkan: ‘’Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.’’ Berarti, perbuatan keempat wartawan media ‘’mainstream’’ itu dianggap Dewan Pers menyalahgunakan profesi, atau dianggap melakukan upaya pemerasan/menerima suap, atau melakukan kedua-duanya sekaligus.
    Sampai artikel ini diselesaikan, baru tiga pimpinan media yang menanggapi cepat putusan Dewan Pers secara positif. Tinggal satu, pimpinan redaksi MetroTV belum memberi kepastian apakah akan memberhentikan atau meminta anggotanya mundur. Kabarnya, masih dalam klarifikasi agar tidak salah dalam memberhentikan seseorang karena menyangkut masa depan anggotanya sebagai jurnalis, dan sikap itu dianggap sesuai asas praduga tak bersalah. Namun tidak boleh terlalu lama, apalagi berusaha ‘’mengambangkan’’ masalah karena menyangkut citra dan kredibilitas media massa (pers) di mata publik.
    Persisnya pada1 Desember 2010, Dewan Pers mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap empat jurnalis yang diduga dan dianggap melakukan ‘’dosa besar’’ yaitu pelanggaran KEJ. Selain memeriksa jurnalis bersangkutan, Dewan Pers juga meminta keterangan dari konsultan IPO Krakatau Steel Henny Lestari dan Mandiri Sekuritas selaku pihak yang melaporkan keempat wartawan itu. Kasusnya terkait dugaan adanya permintaan hak istimewa dari mereka–keempat wartawan– untuk membeli 1.150 lot saham, berikut mencuatnya isu pemerasan Rp450 juta.
    Di mata Dewan Pers setelah membentuk tim langsung turun ke lapangan melakukan penelusuran. Hasilnya, Ketua Divisi Pengaduan Dewan Per Agus Sudibyo, menyatakan: Telah terjadi pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan profesi wartawan karena ada usaha keempat wartawan itu untuk mendapatkan saham perdana PT KS dengan menggunakan profesi dan jaringannya sebagai wartawan. Sedangkan terkait pemerasan Rp450 juta tidak terbukti.
    Kalau Dewan Pers langsung mengambil putusan bahwa tindakan oknum jurnalis itu menimbulkan konflik kepentingan, interpretasi itu masuk akal. Karena sebagai wartawan yang meliput kegiatan di bursa efek, juga berusaha terlibat dalam proses jual beli saham untuk kepentingan pribadi. Inilah yang dianggap Dewan Pers bertentangan atau melanggar Pasal 6 KEJ.
    Memang kalau jurnalis yang bertugas di bidang ekonomi dan bursa efek ikut ambil bagian dalam penawaran perdana saham PT Krakatau Steel (PT KS) jelas hal itu memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi. Bagaimanapun juga mereka mengetahui persis kondisi yang berkembang menjelang IPO (Initial Public Offering). Apalagi diduga kuat terdapat kejanggalan-kejanggalan melibatkan tokoh parpol berkuasa.
    Harusnya, sebagai jurnalis mereka mengkritisi dan membuat berita sosial kontrol agar negara tidak dirugikan. Bukan malah ikut ‘’bermain’’ membeli saham bahkan meminta diberi kemudahan. Jadi, meskipun mereka membeli sebagaimana orang biasa, dengan uang sendiri, tetap saja dianggap salah karena adanya permintaan hak istimewa ada kemudahan, atau setidaknya tidak perlu antre dan repot.
    Selain Pasal 6, masih ada pasal-pasal lainnya yang teramat penting diingat oleh para jurnalis agar terhindar dari perbuatan ‘’dosa besar’’ yaitu: Pasal-4 di mana wartawan dilarang membuat berita bohong. Pasal-7 pun harus dijalankan dengan tegar. Apapun risikonya; jurnalis wajib merahasiakan identitas narasumbernya sesuai kesepakatan.
    Tapi, bagaimana kalau sampai polisi, jaksa, hakim meminta wartawan membuka identitas narasumbernya? Apakah akan dituruti demi tegaknya hukum? Jawabnya tidak! Wartawan harus patuh pada KEJ, titik! Sekalipun pada akhirnya sikap menggunakan ‘’hak tolak’’ guna merahasiakan narasumber akan berujung pada sanksi hukum baginya, seperti masuk penjara.
    Begitu pula dengan pelanggaran pasal-pasal lainnya, sekalipun dalam kategori lebih ringan, namun tidak boleh dianggap hal biasa oleh para jurnalis. Setiap pelanggaran atau delik pers harus dianggap serius dan ditindaklanjuti segera mungkin, sesuai ketentuan yang berlaku, apakah hukum positif maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat kita.
    Para pakar jurnalistik dalam dan luar negeri –sekalipun tidak selalu sama– pada umumnya sepakat KEJ wajib dijunjung tinggi. Tidak boleh dilanggar karena KEJ dibuat berdasarkan tuntutan masyarakat dan profesionalitas. Di Indonesia, termaktub dalam Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 dimaksudkan untuk menuntun jurnalis saat menjalankan tugasnya di lapangan dalam mencari dan menulis berita. Kalau ada sementara pihak menilai aturan dalam KEJ membuat jurnais tidak bebas dalam menjalankan fungsinya, sudut pandang seperti itu jelas salah. Kebebasan pers tentu ada batasnya.
    Memang saat melakukan reporting setiap jurnalis diberi kebebasan, tak boleh menghalanginya, apalagi melakukan sensor, namun setelah liputan beritanya atau artikelnya dimuat, dibaca oleh umum, siapa pun yang merasa keberatan, terzalimi dapat menggunakan hak-haknya sesuai mekanisme yang berlaku. Gunakan hak jawab, adukan ke Dewan Pers jika memang belum merasa puas.
    Insan pers dan media yang memegang teguh KEJ identik dengan wartawan profesional. Mereka sudah memiliki kompetensi cukup di bidang berupa: kemampuan teknis reporting (skill), ilmu yang cukup (knowledge), dan memiliki sikap/taat atas nilai-nilai (attitude).
    Penaatan pada UU Pers No 40/1999 dan KEJ merupakan kewajiban yang tak boleh ditawar-tawar agar jurnalis terhindar dari delik pers, apakah pelanggaran berat majupun ringan. Dari merekalah bisa diharap lahir beragam karya jurnalistik bernilai tinggi, informasinya memberi manfaat dan mencerdaskan bagi masyarakat (publik).
    Saat ini mengalir deras kritikan terhadap media massa, baik cetak, elektronik maupun online karena memang banyak ‘’penumpang gelap’’ yang memanfaatkan kebebasan pers untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
    Namun begitu, kita berharap masyarakat cerdas dalam memilah dan memilih media massa yang positif. Artinya, jangan membeli surat kabar, tabloid, majalah yang karya jurnalistiknya rendah. Bakan, merusak moral masyarakat. Tapi, belilah media massa yang positif. Artinya, isinya benar-benar berguna, memberi pencerahan dan mencerdaskan masyarakat.
    Keluhan dan keprihatinan publik terhadap isi atau ‘’content’’ media massa akan dapat berkurang bila masyarakat semakin cerdas, berpendikan cukup, sehingga mereka tidak lagi membeli media massa yang pemberitaannya berselera rendah, ‘’berdarah-darah, sadis, cabul dan porno, sensasi dan bombastis’’.
    Adalah tugas kita semua untuk mendidik masyarakat tidak membeli media massa negatif. Saatnya masyarakat melek media dan kritis. Kalau masyarakat tidak merespon tayangan sampah di televisi dan radio, online, maupun berita-berita berselera rendah di media cetak dipastikan eksistensi media massa negatif akan mati/bangkrut.
    Sebaliknya, selama masyarakat masih mau menonton ‘’tayangan sampah’’ dan membeli media yang memuat berita-berita pornografi dan menghalalkan segala cara, maka akan sulit bagi pemerintah, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers dan perangkat hukum untuk menindaknya.
    Penutup
    Pada hakikatnya media dan wartawan profesional punya kewajiban menjalankan ‘’amar makruf nahi mungkar’’. Itu sebabnya menjadi wartawan harus jujur, kritis, dan idealis, serta menjunjung tinggi KEJ dan hukum yang berlaku. Pelanggaran berat atau ‘’dosa besar’’ jurnalis harus dihindari. Sanksinya tegas. Kasus yang menimpa empat jurnalis ibukota hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, khususnya insan pers.
    Saya mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi media massa negatif dengan tidak menonton dan tidak membeli produk ‘’sampah’’. Jadi, jangan hanya prihatin saja. Publik berhak mengontrol media massa agar tidak kebablasan.(Redaksi)

    0 komentar:

    Poskan Komentar